sk pejabat pengaduan

Menimbang  :

a.          Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dan peningkatan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik, maka perlu disusun mekanisme Peningkatan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

b.          Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Ambawang tentang Perubahan Peningkatan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat   :

1.           Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4751);

2.           Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.           Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4.           Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

5.           Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6.           Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 74,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7.           Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

8.           Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

9.           Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10.       Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Peningkatan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11.       Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu RayaNomor 15).

12.       Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8) tanggal 14 Desember 2020;

13.       Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 52)

14.       Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Thun 20200 Nomor 98) tanggal 14 Desember 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU          : 

Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Lampiran I dan mekanisme dan alur pengelolaan sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA            :

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

a.       Prosedur Peningkatan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;

b.      Pejabat Peningkatan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;

c.       Tim penjawab aduan pelayanan publik;

d.      Unsur pengaduan pelayanan publik yang harus dipenuhi;

e.       Tata cara penanganan pengaduan pelayanan publik;

f.       Alur penanganan pengaduan pelayanan publik.

KETIGA           :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.